Network
KABARBATANG.COM - Dalam menghadapi pesta demokrasi Pemilu 2024 dibutuhkan sinergesitas semua pihak, terutama penyelenggara negara dan pemilu serta masyarakat itu sendiri.
Dalam pertemuan menjadi narasumber Bawaslu RI menyampaikan tentang optimis Polri sebagai pengayom masyarakat dan menjunjug tinggi netralitas.
Hal tersebut dikatakan oleh Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja yang optimis Polri memberikan perlindungan, pengamanan, pengayoman, dan pelayanan kepada penyelenggara pemilu dan masyarakat. Sebab, Polri memiliki alat dan kelengkapan untuk menjalankan tugasnya dengan baik.
Baca Juga: Ketua KPK Ditetapkan Jadi Tersangka, Ini Pesan Menko Polhukam
"Kami harap polri terus bersama Bawaslu untuk berikan perlindungan kepada seluruh jajaran pengawas sampai adhoc. Lalu bisa saling bantu serta berbagi informasi demi kelancaran Pemilu 2024,” ungkap Bagja dikutip dari laman Divhumas Polri pada Kamis 23 November 2023 dan dikutip Kabarbatang dari PMJ News.
Bagja mengimbau kepada seluruh jajaran Polri tidak boleh berpose dengan simbol jari yang identik dengan pihak tertentu. Hal tersebut dikhawatirkan bisa menjadi persoalan bagi anggota yang melanggar netralitas Polri.
"Mohon tidak boleh melakukan hal tersebut sampai akhir rekapitulasi. Bawaslu punya wewenang untuk mengawasi netralitas Polri dalam pesta demokrasi,” tuturnya.
Dikatakan Bagja, netralitas Polri yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 pasal 28 ayat 1 menyebutkan, bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis.
“Polri memiliki peran yang krusial dalam menjaga setiap tahapan penyelenggaraan pemilu agar aman dan kondusif, maka dari itu, Polri harus bersikap netral,” tukasnya.
